Cikal bakal Pusat Data dan Informasi Iptekdikti berawal dari Asisten Deputi Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Deputi Bidang Sumberdaya Iptek di Kementerian Riset dan Teknologi dan Subbagian Pengolahan Data, Bagian Informasi dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pada tahun 2015 bersamaan dengan meleburnya Kementerian Riset Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, terbentuklah Pusdatin Iptekdikti berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang SOTK Kemenristekdikti. Pusdatin Iptekdikti merupakan unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal, dimana Pusdatin Iptek Dikti mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan di bidang data dan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusdatin Iptek Dikti menyelenggarakan fungsi yang meliputi:

  1. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi, serta pengelolaan data dan informasi;
  2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi, serta pengelolaan data dan informasi;
  3. Pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi, serta pengelolaan data dan informasi;
  4. Pelaksanaan dukungan administrasi dan ketatausahaan Pusat Data dan informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  5. Pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan tugas dan fungsi diatas, maka peran Pusdatin Iptek Dikti sebagai unit pengelola TIK di lingkungan Kemenristek Dikti sangat strategis, dimana Pusdatin Iptek Dikti tidak hanya memberikan pelayanan secara internal di lingkungan Kemenristek Dikti, namun juga memberikan pelayanan secara eksternal kepada stakeholder terkait.

VISI:

Menjadi integrator data, informasi, dan pengetahuan yang valid dan andal sebagai landasan penyelenggaraan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Visi ini mengandung 8 (delapan) kata kunci yang menggambarkan apa yang ingin dicapai pada tahun 2019 dan dapat dijabarkan sebagai berikut:

  1. Integrator bermakna bahwa Pusdatin Iptek DIkti bertanggungjawab dalam mengintegrasikan data, informasi, dan pengetahuan terkait ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi, termasuk mengintegrasikan sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi, dan kebijakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
  2. Data merupakan kumpulan fakta yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi yang perlu diolah lebih lanjut agar dapat dimanfaatkan.
  3. Informasi adalah data ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi yang sudah diolah untuk tujuan tertentu.
  4. Pengetahuan (knowledge) merupakan kumpulan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi yang terintegrasi dan diolah untuk kepentingan tertentu serta memberikan nilai tambah, baik bagi internal maupun eksternal organisasi.
  5. Valid adalah data, informasi, dan pengetahuan diambil dengan cara yang semestinya sesuai dengan ketentuan kebijakan yang berlaku.
  6. Andal diartikan sebagai data dan informasi yang diambil harus up-to-date, akurat, tidak bias, tidak ambigu, imparsial, sesuai keadaan yang sebenarnya, berasal dari sumber yang terpercaya dan sudah melalui proses verifikasi dan validasi, konsisten serta relevan dengan kebutuhan.
  7. Penyelenggaraan Iptek Dikti dimaksudkan untuk menghasilkan SDM litbang, lembaga litbang, dan perguruan tinggi yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek, serta lulusan pendidikan tinggi yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil, yang ditunjang oleh reformasi birokrasi (RB) Kemenristek Dikti sebagai fondasi.
  8. Daya saing bangsa kontribusi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, Perguruan Tinggi) dan tenaga terampil pendidikan tinggi.

MISI:

  1. Mengintegrasikan data, informasi, dan pengetahuan terkait Iptek Dikti;
  2. Menjamin validitas, kehandalan, keamanan, dan aksesibilitas data, informasi, dan pengetahuan terkait Iptek Dikti;
  3. Melakukan kolaborasi dalam penyediaan data, informasi, dan pengetahuan tentang Iptek Dikti dengan unit kerja maupun instansi terkait;
  4. Mengoptimalkan e-Government dalam mempercepat reformasi birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan.

TUGAS:

melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan di bidang data dan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi.

FUNGSI:

  1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi serta pengelolaan data dan informasi;
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi , serta pengelolaan data dan informasi;
  3. pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, sistem informasi, dan keamanan informasi , serta pengelolaan data dan informasi;
  4. pelaksanaan dukungan administrasi dan ketatausahaan Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  5. pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
  1. Dimanfaatkannya data, informasi dan knowledge Iptek Dikti dalam penyelenggaraan Iptek Dikti untuk meningkatkan data saing bangsa.
  2. Tersedianya layanan Pusdatin Iptek Dikti yang valid, andal dan up-to-date.
  3. Meningkatnya kepuasan pengguna layanan Pusdatin Iptek Dikti
  4. Tersedianya draft kebijakan pengelolaan data, informasi, pengetahuan dan TIK Iptek Dikti.
  5. Tersedianya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk setiap layanan TIK.
  6. Tersedianya kebijakan dan/atau standar pengelolaan data, informasi dan pengetahuan terkait ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi.
  7. Terbangunnya informasi geospasial tematik untuk pengembangan Iptek Dikti berbasis kewilayahan
  8. Terbangunnya jaringan Iptek nasional yang mampu menciptakan sinergi dalam mengintegrasikan data, informasi, dan pengetahuan tentang Iptek
  9. Terselenggaranya quality assurance terhadap data, informasi, dan pengetahuan tentang Iptek Dikti
  10. Tersedianya Decision Support Management Iptek Dikti untuk membantu dalam pengambilan keputusan strategis
  11. Tersedianya indikator Iptek sesuai kebutuhan
  12. Terselenggaranya diseminasi informasi dan pengetahuan Dikti dalam mendukung pembangunan nasional
  13. Meningkatnya kompetensi SDM pengelola data, informasi dan TIK Iptek Dikti
  14. Terbangunnya jaringan pengelola data, informasi dan TIK Iptek Dikti
  15. Tersedianya roadmap perluasan e-Government sesuai dengan roadmap RB nasional 2015-2019 (Permenpan RB 11/2015)
  16. Tersedianya TIK terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan RB Kemenristek Dikti
  17. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pengelolaan data, informasi, pengetahuan dan TIK secara periodic
  18. Terselenggaranya roadmap reformasi birokrasi di lingkungan Pusdatin Iptek Dikti yang selaras dengan grand design reformasi birokrasi nasional. Serta roadmap reformasi birokrasi Kemenristek Dikti.
  19. Terselenggaranya sistem penganggaran yang transparan dan akuntabel. 

Struktur Organisasi

Bidang Infrastruktur, Aplikasi, dan Sistem Informasi

Lihat Selengkapnya

Bidang Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Lihat Selengkapnya

Bidang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Lihat Selengkapnya

Bagian Tata Usaha

Lihat Selengkapnya

Mitra

  1. Kementerian Agama;
  2. Kementerian Dalam Negeri;
  3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  4. Kementerian Hukum dan HAM;
  5. Kementerian Informasi dan Komunikasi; 
  6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  7. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  8. Kementerian Kesehatan;
  9. Kementerian Keuangan;
  10. Kementerian Perhubungan;
  11. Kementerian Perindustrian;
  12. Kementerian Pertanian;
  13. Kementerian Sosial;
  14. Kementerian Pertahanan;
  15. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
  16. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
  17. Badan Pusat Statistik;
  18. Kepolisian Republik Indonesia;
  19. Lembaga Sandi Negara RI;
  20. Lembaga Administrasi Negara.
-
-
  1. Sekretariat Jenderal;
  2. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
  3. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  4. Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  5. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
  6. Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
  7. Inspektorat Jenderal;
  8. Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
  9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.